Denny Marsales
Jakarta - Kekuasaan itu tidak boleh sewenang-wenang masih ada hukum Tuhan (Wasiat Raden Wijaya Raja I Majapahit)". Penolakan kebijakan naturalisasi dan datangkan dokter asing memakan korban.
Prof. BUS dicopot dari Dekan FK Unair. Harga diri bangsa makin tersayat dan kedaulatan kesehatan Indonesia tercabik-cabik. Lebih dari itu, infiltrasi politik pecah belah atau devide et nyata ada di perguruan tinggi, wadah penggemblengan generasi penerus dan kepemimpinan bangsa. Sangat miris bahkan bahayakan masa depan Indonesia. Dulu ada Bung Tomo, dan saat Ini ada Prof BUS. Prahara FK Unair jadi cambuk harga diri dan martabat bangsa Indonesia, tegas dr Ali Mahsun Atmo, M. Biomed, lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta Kamis (4/7/2024).
Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh yang sudah 13 tahun sejak 2011 dampingi ekonomi rakyat ini menuturkan, kebijakan naturalisasi dan datangkan dokter asing bukan saja melukai rakyat dan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, telah melecehkan harga diri dan martabat bangsa Indonesia. Telah merobek kedaulatan kesehatan Indonesia bagian tak terpisahkan dari kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dibawah panji Merah Putih dan Bhineka Tunggal Ika.
Prahara FK UNAIR wujud nyata 'politik kekuasaan dan devide et impera' di dunia perguruan tinggi. Sangat bahayakan masa depan Indonesia karena soal harga diri dan martabat bangsa, serta kedaulatan kesehatan Indonesia.
Hal tersebut teryakini bukan arahan Presiden Jokowi. Walau 3 Juli 2024 telah sampaikan Surat Terbuka, bersama ini kami mendesak Presiden Jokowi turun gunung panggil Mendikbudristek dan Menkes RI untuk, pertama, segera batalkan kebijakan naturalisasi dan datangkan dokter asing. Kedua, kembalikan hak kebebasan berpendapat dan kedaulatan dunia perguruan tinggi.
Ketiga, pulihkan harkat dan martabat Prof BUS sebagai Dekan FK Unair. Dan ke-empat, panggil rektor dan dekan Fakultas Kedokteran dari 92 perguruan tinggi se-Indonesia ajak duduk bersama, serta untuk mejjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan Civitas Akademika terhindar 'politik kekuasaan dan devide et impera', pungkas mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Wanbin PP IPNU yang saat ini emban amanah Ketua Umum APKLI-P, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS)
Updates. 
